Jakarta, GemaTipikor – Sabtu 9 Mei 2026 — Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Focus Group Discussion (FGD) Tim Kerja Penyesuaian Template Penetapan, Berita Acara, dan Putusan Pidana berhasil menyusun puluhan rancangan format baru yang akan menjadi pedoman penanganan perkara pidana di lingkungan peradilan, (Sabtu 9 Mei 2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto, Jumat (8/5). Dalam sambutannya, Suharto menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan tim kecil yang telah bekerja intensif menyelesaikan konsep template, alur perkara, hingga harmonisasi dokumen peradilan pidana.
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus MA, Minanoer Rachman, memaparkan capaian masing-masing tim selama pelaksanaan FGD. Tim 1 yang membahas template penetapan berhasil menyusun 35 jenis penetapan dan 77 format penetapan. Tim 2 menyelesaikan 35 template berita acara sidang tingkat pertama dan 9 template tingkat banding.
Sementara itu, Tim 3 merampungkan 47 template putusan pidana yang terdiri atas 34 template tingkat pertama dan 13 template tingkat banding. Adapun Tim 4 berhasil menyusun 55 alur proses persidangan yang sekaligus dijadikan pedoman harmonisasi bagi tim lainnya.
Dalam forum tersebut, seluruh hasil harmonisasi dipresentasikan dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian dokumen oleh masing-masing tim. Secara umum, konsep template dinyatakan selesai, meskipun masih dimungkinkan adanya pertemuan lanjutan secara daring guna penyempurnaan harmonisasi.
Suharto menegaskan, seluruh hasil kerja dan masukan tim kecil nantinya akan dibawa ke kelompok kerja tim besar untuk dipadukan dengan pembahasan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan sebelum dibahas dalam rapat pimpinan.
Setelah melalui pembahasan di tingkat pimpinan, hasil penyesuaian template tersebut akan kembali diharmonisasi oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung sebelum diterbitkan dan disosialisasikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia.
FGD juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sistematika putusan, penyederhanaan format putusan Mahkamah Agung, hingga implementasi pembacaan putusan secara terbuka untuk umum di pengadilan tingkat banding.
Selain itu, peserta forum menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan norma baru terkait kasasi dan peninjauan kembali agar tetap sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang.
Melalui penyesuaian template tersebut, Mahkamah Agung berharap tercipta keseragaman administrasi dan teknis penanganan perkara pidana sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan di seluruh Indonesia.
Editor: AH
