Ketua LKBH PSHT Jatim Tagih Ketegasan Ketua IPSI Jatim BHS
“Jangan Mainkan Putusan dan Instruksi PB IPSI”
Jawa Timur I GemaTipikor — Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PSHT Jawa Timur, Dr. Adam Suwito, S.H., M.H., melontarkan kritik keras sekaligus menagih komitmen Ketua IPSI Jawa Timur, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), terkait kepatuhan terhadap putusan dan instruksi resmi Pengurus Besar IPSI.
Pernyataan itu disampaikan Dr. Adam Suwito pada Kamis (21/05/2026) di Surabaya. Ia menegaskan, hingga saat ini publik belum melihat langkah nyata IPSI Jawa Timur dalam menjalankan instruksi PB IPSI terkait keabsahan kepemimpinan PSHT di bawah Ketua Umum Dr. Ir. Muhamad Taufik.
“Komitmen kepada PB IPSI jangan hanya berhenti sebagai pernyataan formal dan pencitraan publik. Yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata, ketegasan sikap, dan keberanian menjalankan keputusan organisasi,” tegas Ketua LKBH PSHT Jatim.
LKBH PSHT Jatim menilai lambannya tindak lanjut dari IPSI Jawa Timur berpotensi memperkeruh situasi di internal PSHT maupun dunia pencak silat nasional. Bahkan, kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap ketidakpastian organisasi.
Menurutnya, keputusan dan instruksi PB IPSI merupakan garis komando organisasi tertinggi yang wajib dihormati dan dilaksanakan seluruh jajaran di daerah tanpa pengecualian.
“Kalau instruksi PB IPSI terus diabaikan atau dibiarkan menggantung tanpa kepastian, maka publik wajar mempertanyakan integritas dan keseriusan kepemimpinan IPSI Jawa Timur. Jangan sampai muncul kesan adanya pembangkangan terselubung terhadap keputusan organisasi,” lanjutnya.
LKBH PSHT Jatim juga mendesak IPSI Jawa Timur segera mengambil langkah konkret, terbuka, dan tegas agar persoalan yang telah memiliki dasar keputusan resmi dari PB IPSI tidak terus menjadi polemik berkepanjangan.
Mereka menegaskan bahwa kepastian sikap sangat penting demi menjaga stabilitas organisasi, persaudaraan warga PSHT, serta marwah IPSI sebagai induk organisasi pencak silat nasional.
“PSHT membutuhkan kepastian dan ketegasan, bukan manuver yang berkepanjangan. Wibawa organisasi dipertaruhkan ketika keputusan pusat tidak dijalankan secara konsisten,” tutup pernyataan tersebut. (AS)
